Perang Melawan Kolonialisme

Perang Melawan Kolonialisme

   03.27       Sriyanto

---

  BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Telah dibahas pada bab sebelumnya, Indonesia yang berada di bumi bagian timur ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tanah yang subur sehingga memudahkan tumbuhnya berbagai tumbuhan termasuk rempah – rempah yang menjadi salah satu incaran dari berbagai penjuru dunia.
Datangnya para Bangsa Barat ke Indonesia menciptakan sejarah yang tak terlupakan dan terus diabadikan. Berhasilnya mereka mendapatkan tujuannya inilah awal dari adanya sejarah rakyat Indonesia. Bangsa Barat memiliki kepandndaian dan kelicikan sehingga mereka dapat mengusai Nusantara dengan berbagai cara. Tidak berhenti di situ, mereka juga menjajah dengan mengeksploitasi kekayaan Indonesia dengan memanfaatkan tenaga manusia pribumi tanpa memberi upah.
Kesewenang – wenangan inilah yang menimbulkan perlawanan dari rakyat pribumi di berbagai daerah untuk mengusir dan menghapuskan penjajahan.
 B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlawanan rakyat Maluku melawan Portugis dan VOC?
2. Bagaimana Banten menghadapi Portugis dan VOC?
3. Bagaimana perlawanan Sultan Agung?
4. Bagaimana perlawanan Maluku?
5. Bagaimana perlawanan Gowa menghadapi VOC?
6. Bagaimana sejarah orang – orang Cina yang memberontak ?
7. Bagaimana perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said?

C. Tujuan

1. Mengetahui perlawanan rakyat Maluku melawan Portugis dan VOC.
2. Mengetahui Banten menghadapi Portugis dan VOC.
3. Mengetahui perlawanan Sultan Agung.
4. Mengetahui perlawanan Maluku.
5. Mengetahui perlawanan Gowa menghadapi VOC.
6. Mengetahui sejarah orang – orang Cina yang memberontak .
7. Mengetahui perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said.

 

BAB II

PEMBAHASAN

1. Perlawanan Rakyat Nusantara terhadap Portugis

A. Aceh Melawan Portugis 
Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka menuju ke Aceh. Dengan demikian perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman, oleh karena itu, Portugis berkehendak untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523 Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henrigues, dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh de Sauza. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan.
Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh di manapun berada. Misalnya, pada saat kapal-kapal dagang Aceh sedang berlayar di Laut Merah pada tahun 1524/1525 diburu oleh kapal kapal Portugis untuk ditangkap. Sudah barang tentu tindakan Portugis telah merampas kedaulatan Aceh yang ingin bebas dan berdaulat berdagang dengan siapa saja, mengadakan hubungan dengan bangsa manapun atas dasar persamaan. Oleh karena itu, tindakan kapal-kapal Potugis telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Sebagai persiapan Aceh melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam dan prajurit
2. Mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567.
3. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara.

Setelah berbagai bantuan berdatangan, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di Formosa/ Benteng. Portugis harus mengerahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan pada tahun 1569 Portugis balik menyerang Aceh, tetapi serangan Portugis di Aceh ini juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh.
Sementara itu, Portugis mempunyai rencana terhadap Aceh sebagai berikut :

1. Menghancurkan Aceh dengan jalan mengepungnya selama 3 tahun.
2. Setiap kapal yang berlayar di selat Malaka akan disergap dan dihancurkan.

Rakyat Aceh dan para pemimpinnya selalu ingin memerangi kekuatan dan dominasi asing, oleh karena itu, jiwa dan semangat juang untuk mengusir Portugis dari Malaka tidak pernah padam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1639), semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Iskandar Muda adalah raja yang gagah berani dan bercita-cita untuk mengenyahkan penjajahan asing, termasuk mengusir Portugis dari Malaka. Iskandar Muda berusaha untuk melipatgandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600-800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia, bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Sementara itu untuk mengamankan wilayahnya yang semakin luas meliputi Sumatera Timur dan Sumatera Barat, ditempatkan para pengawas di jalur-jalur perdagangan.
Para pengawas itu ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan penting seperti di Pariaman. Para pengawas itu umumnya terdiri para panglima perang. Setelah mempersiapkan pasukannya, pada tahun 1629 Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun, serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. Bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi, tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC pada tahun 1641.
B. Perlawanan Rakyat Maluku terhadap Portugis dan VOC
Karena ulah orang-orang Portugis yang serakah, maka hubungannya dengan Ternate yang semula baik menjadi retak. Portugis ingin memaksakan monopoli perdagangan kepada rakyat Ternate. Tentu saja hal itu ditentang oleh rakyat Ternate. Perlawanan terhadap kekuasaan Portugis di Ternate berkobar pada tahun 1533.
Untuk menghadapi Portugis, Sultan Ternate menyerukan agar rakyat dari Irian sampai ke Pulau Jawa bersatu melawan Portugis. Maka berkobarlah perlawanan umum di Maluku terhadap Portugis. rakyat Maluku bangkit melawan Portugis. Kerajaan Ternate dan Tidore bersatu. Akibatnya Portugis terdesak. Karena merasa terdesak, Portugis lalu mendatangkan pasukan dari Malaka, di bawah pimpinan Antonio Galvao. Pasukan bantuan tersebut menyerbu beberapa wilayah di kerajaan Ternate.
Rakyat Maluku di bawah pimpinan kerajaan Ternate berjuang penuh semangat mempertahankan kemerdekaannya. Tetapi kali ini Ternate belum berhasil mengusir Portugis. Untuk sementara Portugis dapat menguasai Maluku.
Pada tahun 1565 rakyat Ternate bangkit kembali melawan Portugis di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis hampir terdesak, tetapi kemudian melakukan tindakan licik. Sultan Hairun diajak berunding. Untuk itu Sultan Hairun diundang agar datang ke benteng Portugis. Dengan jiwa kesatria dan tanpa perasaan curiga Sultan memenuhi undangan Portugis.
Setiba di benteng Portugis Sultan Hairun dibunuh. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan rakyat Maluku. Perlawanan umum berkobar lagi di bawah pimpinan Sultan Baabullah, pengganti Sultan Hairun. Pada tahun 1574 benteng Portugis dapat direbut oleh Ternate. Dengan demikian rakyat Ternate berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Portugis.
Pasukan bantuan dari Malaka di bawah pimpinan Antonio Galvao tidak hanya menyerbu Ternate, tetapi juga Tidore. Armada Portugis mengepung pelabuhan Tidore. Rakyat Tidore telah siap. Orang-orang Tidore mulai menembaki armada Portugis. Pertempuran pun berkobar dengan sengitnya. Orang-orang Portugis berhasil mendarat dan merebut kota Tidore.
Setelah kota Tidore diduduki Portugis, orang-orang Tidore pun mengadakan penyerbuan dari laut dengan perahu kora-kora. Usaha ini juga belum berhasil. Maka dilaksanakan serangan serempak dari darat maupun laut. Tetapi ternyata bahwa armada Portugis lebih unggul. Oleh karena itu perlawanan rakyat Tidore pun tidak berhasil.

2. Perlawanan Rakyat Nusantara terhadap VOC

A. Perlawanan Rakyat Aceh terhadap VOC
Usaha VOC untuk berdagang dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Aceh tidak berhasil, karena Sultan Iskandar Muda cukup tegas. Ia selalu mempersulit orang-orang barat untuk berdagang di wilayahnya.
Ketika itu Inggris dan Belanda minta ijin untuk berdagang di wilayah Aceh. Sultan Iskandar Muda menegaskan bahwa ia hanya akan memberi ijin kepada salah satu di antara keduanya dengan syarat ijin diberikan kepada yang memberi keuntungan kepada Kerajaan Aceh.
Karena merasa kesulitan mendapatkan ijin berdagang, maka para pedagang Inggris dan Belanda mencoba melaksanakan perdagangan Inggris dan Belanda mencoba melaksanakan perdagangan gelap atau penyelundupan. Usaha itupun tidak berhasil, karena armada Aceh selalu siaga menjaga setiap pelabuhan di wilayahnya.
Pada akhir pemerintahan Sultan Iskandar uda, Aceh mulai surut. Hal itu akibat kekalahan Perlawanan Aceh terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Aceh membutuhkan banyak beaya untuk membangun armadanya kembali. Maka dengan sangat terpaksa, Aceh memberi ijin kepada VOC untuk berdagang di wilayahnya.
Dalam pelaksanaannya, VOC tetap mengalami kesulitan. Pada tahun 1641 VOC merebut Malaka dari tangan Portugis. Sejak itu VOC berperan penting di Selat Malaka. Akibatnya peranan Aceh di selat tersebut makin berkurang.
B. Perlawanan Rakyat Maluku Melawan VOC

1. Pada tahun 1635 muncul perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC di bawah pimpinan Kakiali, Kapten Hitu.
2. Pada tahun 1646 muncul perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC di bawah pimpinan Telukabesi
3. Pada tahun 1650 muncul perlawanan di Ambon yang dipimpin oleh Saidi.
4. Pada akhir abad ke-18, muncul lagi perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Jamaluddin
5. Tahun 1780 pasukan Patra Alammenyerang dan mengepung tempat kediaman Sultan Nuku, namun Sultan Nuku berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke Halmahera
6. Menjelang akhir abad ke-18 (1797) muncullah perlawanan besar rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Nukudari Tidore
7. Perlawanan Pattimura(1817). Perlawanan Pattimura terjadi di Saparua, yaitu sebuah kota kecil di dekat pulau Ambon.

Sebab-sebab terjadinya perlawanan terhadap Belanda adalah :

1. Rakyat Maluku menolak kehadiran Belanda karena pengalaman mereka yang menderita dibawah VOC
2. Pemerintah Belanda menindas rakyat Maluku dengan diberlakukannya kembali penyerahan wajib dan kerja wajib
3. Dikuasainya benteng Duursteide oleh pasukan Belanda
4. Penduduk wajib kerja paksa untuk kepentingan Belanda misalnya di perkebunan-perkebunan dan membuat garam.
5. Penyerahan wajib berupa ikan asin, dendeng dan kopi.
6. Banyak guru dan pegawai pemerintah diberhentikan dan sekolah hanya dibuka di kota-kota besar saja.

Tokoh – Tokoh Perlawanan
1 .  Kakiali.                                          5 . Sultan Nuku
2 . Teluka Besi                                    6 . Patra Alam
3 . Saidi                                               7 . Kapten Pattimura
4 . Sultan Jamaludin
Kronologi Terjadinya Perlawanan

• tahun 1635 dipimpin Kakialidan Kapten Hitu mengobarkan perlawanan  kedudukan Belanda terancam.Gubernur Jendral van Diemen dari Batavia datang dua kali pada tahun 1637 dan 1638. Perlawanan rakyat Maluku berhasil dipatahkan dengan terbunuhnya Kakiali oleh seorang pengkhianat pada tahun 1643.
• Perlawanan kembali pecah yang dilakukan orang-orang Hitu dibawah pimpinanTahun1646 perlawanan berhasil diredakan. Akibatnya banyak orang Hitu yang diasingkan ke Batavia.
• 1650, perlawanan terjadi lagi diwilayah Ambon sampai Ternate. Perlawanan dipimpin oleh Saidi. Belanda mulai terdesak dan minta bantuan ke Batavia.Bantuan dibawah pimpinan Vlaming van Oosthoorndatang pada bulan Juli 1655.Karena bantuan pasukan Batavia persenjataan lebih lengkap dan canggih, pasukan rakyat terdesak, Saidi berhasil ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Maluku berhasil dipatahkan. -Perlawanan kembali terjadi dibawah pimpinan Raja Tidore , Sultan Jamaluddin. Namun pada tahun 1779 Sultan Jamaluddin berhasil ditangkap Belanda dan dibuang ke Srilangka.
• Belanda berhasil masuk lebih lebih jauh dikehidupan politik kerajaan. Hal itu dibuktikan dengan adanya perebutan kekuasaan di kerajaan Tidore.PenggantiSultan Jamaluddinyang seharusnya Pangeran Nuku digantikan Patra Alam, seorang kaki tangan Belanda.Rakyat Tidore ternyata menghendaki Pangeran Nuku yang menjadi Sultan. Perlawanan selanjutnya terjadi seperti perang saudara antar rakyat Tidore.
• Tahun 1780 pasukan Patra Alammenyerang dan mengepung tempat kediaman Sultan Nuku, namun Sultan Nuku berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke Halmahera.Di Halmahera, Sultan Nuku mendirikan markas besar untuk melawan VOC dan Patra Alam. Perlawanan selama 17 tahun menunjukkan hasil. Sultan Nuku berhasil mengadu domba Belanda dan Inggris yang berkuasa di Maluku Utara. Perlawanan Sultan Nuku tidak sebatas di Maluku Utara, tetapi sampai di Papua. Sultan Nuku bersama Panglima Zaibal Abidinberhasil merebut Tidore dari tangan Belanda.Tahun 1805 Sultan Nuku meninggal dunia, Belanda dapat menguasai lagi wilayah Tidore. Perlawanan Pattimura(1817). Perlawanan Pattimura terjadi di Saparua, yaitu sebuah kota kecil di dekat pulau Ambon. Akibat penderitaan yang panjang rakyat menetang Belanda dibawah pimpinanThomas Matulesi atau Pattimura. Tanggal 15 Mei 1817 rakyat Maluku mulai bergerak dengan membakar perahu-perahu milik Belanda di pelabuhan Porto. Selanjutnya rakyat menyerang penjara Duurstede. Residen Van den Berg tewas tertembak dan benteng berhasil dikuasai oleh rakyat Maluku. Pada bulan Oktober 1817 pasukan Belanda dikerahkan secara besar-besaran, Belanda berhasil menangkap Pattimura dan kawan-kawan dan pada tanggal 16 Nopember 1817 Pattimura dijatuhi hukuman mati ditiang gantungan, dan berakhir perlawanan rakyat Maluku.

C.  Perlawanan Sultan Agung
Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain:

• mempersatukan seluruh tanah Jawa,dan
• mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa.

Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni:

• tindakan monopoli yang dilakukan VOC.
• VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka
• VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram, dan
• keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa.

Pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah J.P. Coen. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu pasukan Mataram yang lain berdatangan seperti pasukan di bawah Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Upa Santa. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil.
Tahun 1629 pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan Benteng Hollandia. Berikutnya pasukan Mataram mengepung Benteng Bommel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan Benteng Bommel, terpetik berita bahwa J.P. Coen meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis ini pasukan Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram.
Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 -1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I itu timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya.
D.  Perlawanan Banten
Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtayasa) dan puteranya bernama Pangeran Purbaya (Sultan Haji). Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan.
Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba (devide et impera) antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan puteranya yang bernama Sultan Haji, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak, yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi Kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan kompeni.
Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan, bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pertikaian keluarga di Kerajaan Banten menunjukkan bahwa mudahnya rakyat Banten untuk diadu domba oleh VOC.
Pada tahun 1750, terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji (yang menjadi raja setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa), atas tindakan Sultan Haji (rajanya) yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC. Sebagai imbalan jasa, VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan.
E.  Perlawanan GOWA
Di Sulawesi Selatan, perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan oleh Kerajaan Gowa dan Tallo, yang kemudian bergabung menjadi Kerajaan Makasar. Dilihat dari letak geografisnya, letak wilayah Kerajaan Makasar sangat strategis dan memiliki kota pelabuhan sebagai pusat perdagangan di Kawasan Indonesia Timur.
Kerajaan Makassar, dengan didukung oleh pelaut-pelaut ulung, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanudin antara tahun 1654 – 1669. Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Makasar menjadi pesaing berat bagi kompeni VOC pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC sehingga VOC berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Upaya VOC yang sepertinya terlihat baik ini disambut baik oleh Raja Gowa dan kemudian VOC diizinkan berdagang secara bebas. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makasar, VOC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya, yaitu mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin.
Tuntutan VOC terhadap Makasar ditentang oleh Sultan Hasanudin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC. Oleh karena itu, kompeni selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC.
Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633 dan pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar Pelabuhan Makasar. Dua kali upaya VOC tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makasar memberikan perlawanan sengit terhadap kompeni. Pertempuran ketiga terjadi tahun 1666 – 1667 dalam bentuk perang besar. Ketika VOC menyerbu Makasar, pasukan kompeni dibantu oleh pasukan Raja Bone (Aru Palaka) dan Pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Pasukan angkatan laut VOC, yang dipimpin oleh Speelman, menyerang pelabuhan Makasar dari laut, sedangkan pasukan Aru Palaka mendarat di Bonthain dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanudin serta melakukan penyerbuan ke Makasar.
Peperangan berlangsung seru dan cukup lama, tetapi pada saat itu Kota Makassar masih dapat dipertahankan oleh Sultan Hasanudin. Pada akhir kesempatan itu, Sultan Hasanudin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongaya pada tahun 1667.
Perlawanan rakyat Makasar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makasar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanudin dengan Aru Palaka. Perlawanan rakyat Makasar selanjutnya dilakukan dalam bentuk lain, seperti membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap VOC.
F.  Perlawanan Rakyat Riau
Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Dengan politik memecah belah VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan.
Raja Siak sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1744) memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Jolor kemudian ia membuat benteng pertahanan di pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah Komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka
Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syeh wafat. Sebagai gantinya diangkatlah puteranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzafar Syah (1746-1760). Raja ini juga memiliki naluri seperti ayahandanya yang ingin selalu memerangi VOC di Malaka dan sebagai komandan perangnya adalah Raja Indra Pahlawan.
Dalam suasana konfrontasi dengan VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah wafat. Sebagai gantinya diangkatlah puteranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzafar Syah (1746-1760). Raja ini juga memiliki naluri seperti ayahandanya yang ingin selalu memerangi VOC di Malaka dan sebagai komandan perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Tahun 1751 berkobar perang melawan VOC. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha memutus jalur perdagangan menuju siak. VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Idragiri, Kampar, sampai pulau Guntung yang berada di Muara Sungai Siak.
Sultan Siak bersama para panglima dan penasihat mengatur siasat baru. Disepakati bahwa VOC harus dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Oleh Karena itu, siasat ini dikenal dengan “siasat hadiah sultan”. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung.
G.  Pemberontakkan Orang – Orang Cina
Sejak abad ke-5 orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Budha dan Islam banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir, bahkan tidak sedikit yang menikah dengan penduduk Jawa. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok. Dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian di Jawa. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak diantara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis bahkan ada yang menjadi pencuri.
Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebutpermissiebriefjes atau masyarakat sering menyebut dengan “surat pas”. Apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Sailon (sri lanka) untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau akan dikembalikan ke Cina.
Pada suatu ketika tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai bereaksi dengan melakukan sweeping memasuki rumah-rumah orang cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Sementara yang berhasil meloloskan diri dan melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Oey Panko atau kemudian dikenal dengan sebutan Khe Panjang, kemudian di Jawa menjadi Ki sapanjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa.
Perlawanan dan kekacauan yang dilakukan orang-orang Cina itu kemudian meluas di berbagai tempat terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapatkan bantuan dan dukungan dari para buapati di pesisir. Bahka yang menarik atas desakan para pangeran, Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741 benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC.

H.  Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said
Perlawanan terhadap VOC kembali terjadi di Jawa, kali ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan yakni pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan berlangsung sekitar 20 tahun.
Raden Mas Said adalah putera dari Raden Mas Riya yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayu Wulan putri dari Adipati Blitar. Pada usia 14 tahun Raden Mas said sudah diangkat sebagai gandek kraton (pegawai rendahan di Istana) dan diberi gelar R.M.Ng. Suryokusumo. Karena merasa sudah berpengalaman, Raden Mas said kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Akibat permohonan ini Mas Said justru mendapat cercaan dan hinaan dari keluarga kepatihan, bahkan dikait-kaitkan dengan tuduhan ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina yang sedang berlangsung. Mas said pergi menuju Nglaroh untuk memulai perlawanan. Oleh karena pengikutnya mas said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Senopati Sudibyaning Prang. Hingga kini sebutan Mas Said yang dikenal masyarakat yakni Pangeran Sambernyawa. Pada tahun 1745 Pakubuwana II mengumumkan barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberi hadiah sebidang tanah di Sukowati (di wilayah sragen sekarang). Mas Said tidak menghiraukan apa yang dilakukan Pakubuwana II di istana, ia terus melancarkan perlawanan kepada kerajaan maupun VOC.
Mendengar adanya sayembara berhadiah itu, Pangeran Mangkubumi ingin mencoba sekaligus menkar seberapa jauh komitmen dan kejujuran Pakubuwana II. Pangeran Mangkubumi adalah adik dari Pakubuwana II. Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Ternyata Pakubuwana II ingkar janji. Pakubuwana II kehilangan nilai dan komitmennya sebagai raja yang berpegang pada tradisi, sabda pandhita ratu datan kena wola-wali(perkataan raja tidak boleh ingkar). Karena bujukan Patih Pringgalaya, Pakubuwana II tidak meberikan tanah Sukowati kepada Pangeran Mangkubumi. Terjadilah pertentangan antara Raja Pakubuwana II yang didukung Patih Pringgalaya di satu pihak dengan Pangeran Mangkubumi di pihak lain. Dalam suasana konflik ini tiba-tiba dalam pertemuan terbuka di istana itu Gubernur Jenderal Van Imhoff mengeluarkan kata-kata yang menghina dan menuduh Pangeran Mangkubumi terlalu ambisi mencari kekuasaan. Hal inilah yang sangat mengecewakan Pangeran Mangkubumi, pejabat VOC secara lansung telah mencampuri urusan pemerintahan kerajaan. Pangeran Mangkubumi segera meninggalkan istana. Tidak ada pilihan lain kecuali angkat senjata untuk melawan VOC yang telah semena-mena ikut campur tangan pemerintahan kerajaan. Hal ini sekaligus untuk memperingatkan saudara tuanya Pakubuwana II agar tidak mau didikte oleh VOC.
Perjanjian itu berisi pasal-pasal antara lain :
(1). Susuhunan Pakubuwana II menyerahkan Kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC.
(2). Hanya keturunan Pakubuwana II yang berhak naik tahta, dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC.
(3). Putera mahkota akan segera dinobatkan. Sembilan hari setelah penandatanganan perjanjian itu Pakubuwana II wafat. Tanggal 15 Desember 1749 Baron van Hohendorff mengumumkan pengangkatan putera mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwana III.
Perjanjian tersebut merupakan sebuah trgaedi karena Kerajaan Mataram yang pernah Berjaya di masa Sultan Agung harus menyerahkan kedaulatan atas seluruh wilayah kerajaan kepada pihak asing. Hal ini semakin membuat kekecewaan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said, sehingga keduanya harus meningkatkan perlawanannya terhadap kezaliman VOC.
Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah tercapai Perjanjian Giyanti pada tanggal 15 Februari 1755. Isi pokok perjanjian Giyanti : bahwa Mataram dibagi dua. Wilayah bagian barat (daerah Istimewa Yogyakarta) diberikan kepada Pangeran Mnagkubumi dna berkuasa sebagai sultan dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwana I, sedang bagian timur (daerah Surakarta) tetap diperintah oleh Pakubuwana III. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapai Perjanjian salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 yang isinya Mas said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan
Akibat adanya kesewenang – wenangan Bangsa Barat khusnya Portugis dan VOC, timbullah perlawanan dari rakyat pribumi untuk mengusir dan menghapus segala bentuk kejahatan, kesewenang – wenangan, dan penjajahan yang tidak berperikemanusiaan tersebut.
Saran
Kita sebagai manusia generasi selanjutnya yang telah bebas dari penjajahan  seharusnya selalu menjaganya. Lakukan apa yang terbaik untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena dengan menjaga persatuan Indonesia, kita telah menghormati perjuangan mereka.

Read More

Antara Kolinialisme dan Imperialisme

Antara Kolinialisme dan Imperialisme

   03.21       Sriyanto

---

A. PENGERTIAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME

Secara etimologi, kolonialisme barasal dari kata colunus (colonia) yang berarti menguasai. Jadi makna kolonialisme adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menguasai bangsa yang lain di luar dari wilayahnya sendiri. Ada banyak tujuan bangsa-bangsa barat melakukan kolonialisme, yaitu ingin mencari dominasi kekuatan baik itu dari segi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya mansia, maupun politik. Terlebih lagi, suatu anggapan yang telah sangat berkembang yang menganggap bahwa bangsa yang melakukan kolonisasi lebih baik dari bangsa yang dikolonikan.

Sedangkan imperialism secara etimologi berasal dari kata “imperare” yang berarti memerintah. Oleh karena itu, pengertian dari imperialism yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk memerintah bangsa lain di luar dari wilayahnya sendiri. Imperialism dijalankan dengan penuh paksaan demi mencapai tujuan bangsa yang melakukannya.

Maka, antara kolonialisme dan imperialism memiliki hubungan yang sangat erat. Bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia ingin melakukan kolonialisme dan imperialism hanya demi mencapai tujuan dari bangsa itu sendiri, tanpa mementingkan penduduk pribumi.

Secara umum, kolonialisme dan imperialism yang dilakukan bangsa Barat di Indonesia didasari oleh beberapa hal, yaitu mencari kekayaan sebanyak-banyaknya (gold), menyebarkan paham atau agama mereka (gospel), dan mencari kejayaan dan kedaulatan (glory). Dengan dasar tersebutlah, bangsa-bangsa Barat melakukan kegiatan kolonialisme dan imperialism nya di seluruh penjuru dunia.

B. PROSES MASUKNYA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA

Revolusi industry yang terjadi di Eropa mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera dengan tujuan mendapatkan bangsa jajahan. Pada awal kedatangannya, bangsa Eropa berkenalan dengan penduduk pribumi dengan memperkenalkan diri sebagai pedagang yang ingin melakukan perdagangan di Indonesai secara bersama-sama dengan pedagang pribumi. Akan tetapi, lama-kelamaan, para pedagang Eropa berhasil menguasai praktik perdagangan di Indonesia dan melakukan eksploitasi secara besar-besaran di Indonesia.

Artikel Penunjang : Pengertian dan Faktor Pencetus Pergerakan Nasionalisme di Indonesia 

1. Latar Belakang Kedatangan Bangsa Barat di Indonesia

Bangsa barat datang dan masuk ke Indonesia memiliki beberapa latar belakang yang mendorong keinginan untuk merebut, menguasai, dan memerintah bangsa Indonesia. Diantaranya adalah terjadinya Perang Salib pada tahun 1070-1291. Perang ini melibatkan bangsa Eropa yang berlatar belakang beragama Kristen berhadapan dengan kekhalifahan turki Utsmani yang beragama Islam. Akibat dari perang ini, pasukan dari Eropa mengalami kekalahan, sehingga  kota Konstantinopel (Byzantium) berhasil direbut oleh pasukan muslim yang mengakibatkan Sultan Mahmud II yang menguasa Turki Utsmani pada saat itu menutup pelabuhan Konstantinopel bagi bangsa Eropa. Hal itu mengakibatkan orang-orang Eropa kesulitan untuk mendapatkan hasil alam berupa rempah-rempah.

Berdasarkan hal itu, maka bangsa-bangsa Eropa melakukan perjalanan untuk ke seluruh penjuru dunia untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Indonesia yang notabene merupakan daerah penghasil rempah-rempah, tidak luput dari invasi mereka. Mereka juga membawa misi lain yaitu gold, gospel, and glory di dalam perjalannya. Ditambah dengan adanya semangat reqonguesta yang berarti semangat pembalasan terhadap kaum muslim dimanapun berada. Semangat-semangat tersebut yang menjadikan bangsa Eropa berani melakukan kolonialisme dan imperialism di Indonesia.

Artikel Penunjang : Pergerakan dan Perkembangan Nasionalisme Di Indonesia 

2. Bangsa Eropa yang Melakukan Kolonialisme dan Imperialisme

Tercatat, ada 3 bangsa besar yang terlebih dahulu melakukan kegiatan kolonialisme dan imperialism di Indonesia. Ketiga bangsa itu ialah Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda.

Bangsa portugis memulai melakukan penjajahan dengan diadakannya perjalanan seorang Portugis yang bernama Bartholomeu Diaz (1450-1500), dia berhasil mengarungi samudra hingga ke Benua Afrika (Tanjung Harapan) pada tahun 1486. Setelah itu, ada juga Vasco da Gama (1469-1524) yang berhasil mendarat di Calkuta India pada 22 Mei 1498. Lalu, juga ada Alfonso d’ Albuquerque (1453-1515) yang berhasil mendarat di Malaka dan merebutnya pada tahun 1511.

Selain bangsa portugis, juga ada bangsa Spanyol yang juga melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia dengan tujuan yang sama.     Bangsa Spanyol memulai kolonialisme dari seorang Christopher Columbus (1451-1506), dia bersama dengan Amerigo Vespucci berhasil menemukan Benua Amerika. Lalu, terdapat Ferdinand Magelhaens (1519-1521) yang melakukan ekspedisi hingga ke Kepulauan Filipina pada tahun 1920. Selanjtnya juga ada Ferdinand Cortez yang berhasil masuk dan merebut serta menduduki Mexico tahun 1519 dengan menaklukkan suku Indian yaitu Kerajaan Aztec dan suku Maya di Yucatan. Yang terakhir, ada Pizzaro yang berhasil menaklukkan kerajaan Indian di Peru yaitu suku Inca pada tahun 1530.

Setelah bangsa Spanyol, diikuti dengan bangsa Inggris. Bangsa Inggris melakukan invasi ditandai dengan kedatangan beberapa tokoh penjajah berkebangsaan Inggris. Mereka ialah Sir Francis Drake (1577-1580) yang melakukan pelayaran keliling dunia hingga memborong rempah-rempah di Indonesia tepatnya di daerah Ternate. Lalu, ada Pilgrim Fathers yang melakukan pelayaran pada tahun 1607 hingga mendarat di Amerika Utara. Setelahnya, ada Sir James Lancester yang berhasil mendarat di Aceh dan Penang pada tahun 1591, dilanjutkan dengan invasi pada tahun 1602 ke Banten.

Lalu juga ada Sir Henry Middleton, pada tahun 1604 berhasil mendarat di Ternate, Tidore, Ambon dan Banda. William Dampier yang pada tahun 1688 berhasil mendarat di Australia kemudian melanjutkan pelayaran dengan menelusuri pantai ke arah Utara. James Cook pada tahun 1770 berhasil mendarat di Pantai Timur Australia sehingga diklaim sebagai penemu Benua Australia.

Terakhir, bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia ialah bangsa Belanda yang ditandai dengan Barentz, pada tahun 1594 mencari daerah Timur (Asia) melalui jalur lain yaitu ke Utara. Cornelis de Houtman, pada tahun 1596 berhasil mendarat di Banten. Dan Jacob van Neck yang berhasil mendarat di Banten pada 28 November 1598 dan berhasil mendapatkan rempah-rempah yang banyak.

Belanda juga membentuk kongsi dagang yang bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). VOC dibentuk oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan di Indonesia, serta untuk menghindari perselisihan di antara pedagang dari Belanda sendiri. VOC mendapatkan beberapa hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Hak-hak itu ialah :

1. The right of trade monopoly (hak memonopoli dagang)
2. The right to haves armed forces and build forts (hak untuk memiliki kekuatan tentara sendiri dan mendirikan benteng-benteng)
3. The right to make agreements with local aothorities or kings (hak untuk membuat perjanjian kerjasama langsung dengan kekuasaan di wilayah tersebut).
4. The right to have its own currency (hak untuk memiliki mata uang sendiri)

Ke-4 hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda ini membuat pedagang-pedagang Belanda di Indnoseia mulai melakukan monopoli serta melakukan penjajahan terhadap pedagang atau penduduk pribumi. Kehadiran daripada VOC yang terus menguat dan melakukan penguasaan di Indonesia membuat bangsa Portugis takluk dan pergi dari Indonesia.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL  YANG BERDAMPAK PADA KEHIDUPAN RAKYAT INDONESIA

1. Masa Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811)

Sejak tahun 1906, Belanda diperintah oleh orang Perancis yang bernama Napoleon Bonaparte. Otomatis, Bepanda merupakan sekutu dari Perancis. Di Eropa, Inggris merupakan musuh besar bagi bangsa perancis. Oleh sebab itu, raja Napoleon Bonaparte menunjuk seorang Gubernur Jenderal untuk memerintah di Indonesia. Hal ini karena dengan dikuasainya wilayah Indonesia, maka wilayah kekuasaan perancis akan bertambah kuat. untuk itu, Raja Napoleon memberikan tugas kepada Herman Willem Daendels untuk memperkuat dan menpertahankan kekuasaan di Indonesai dari serangan Inggris, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk biaya perang melawan Inggris, dan memperbaiki kondisi keuangan pemerintah yang telah kosong.

Dengan ditunjuknya Daendels, dia bergerak cepat dengan merekrut tentara, mendirikan benteng-benteng pertahanan, mendirikan pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya, medirikan rumah sakit tentara, membuat jalan dar Anyer sampai ke Panarukan yang total berjarak 1100 km, membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon, serta mengubah system pemerintahan dari gaya kerajaan menjadi sitem pemerintaha yang berlaku di Eropa, dimana Pulau Jawa dabgai menjadi sembilan wilayah yang disebut perfektur. Setiap perfektur dipimpin oleh seorang residen, yang mana satu orang residen membawahi beberapa orang bupati.

Di bawah kekuasaannya, Daendels bersikap sangat keras dan disiplin, sehingga dia sangat dibenci baik itu oleh kaum pribumi maupun penguasa yang berada di bawah pimpinannya. Ditambah dengan system kerja rodi yang diterapkan pada para pekerja, membuat rencana perlawanan terhadapnya mulai bermunculan di beberapa wilayah di Indonesia. Berita ini terdengar oleh Daendels, sehingga ia membutuhkan banyak uang untuk melakukan perlawanan. Dengan strateginya yang menjual tanah Negara kepada pihak swasta asing (pembelian tanah disertai penguasaan rakyat yang ada di atasnya), dia dipanggil kembali oleh raja napoleon Bonaparte dan digantikan oleh Jan Willem Jansnsen.

2. Masa Pemerintahan Jan Willem Janssen (1811)

Setelah masa pemerintahan Herman Willem Daendels berakhir dan diperintahkannya Jan Willem Janssen menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia, pengaruh Belanda dan Perancis perlahan-lahan mulai surut. Itu dikarenakan pola pemerintahan pada mas ini kurang taktis dan sangat lemah, sehingga Jan Willem Janssen menyerah kepada Inggris. Hal ini bermula saat Inggris menyerang Indonesia, Jan Willem Janssen tidak dapat berbuat banyak. Maka diapun menyetujui perjanjian yang dinamakan “perjanjian Kapitulasi Tuntang” pada tahun 1811. Isi perjanjian ini diantaranya militer Belanda yang ada di Asia Timur jatuh ke tangan militer Inggris. Lalu, utang pemerintah Belanda juga tidak diakui oleh Inggris. Ditambah dengan wilayah Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan milik Belanda di wilayah kekuasaannya menjadi sepenuhnya hak milik Inggris. Maka oleh sebab itu, Indonesia sepenuhnya jatuh ke tangan penjajahan Inggris yang dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal bernama Thomas Stamford Raffless.

3. Masa Pemerintahan Thomas Stamford Raffless

Terjadi perbedaan yang snagat mencolok diantara masa pemerintahan yang dipimpin oleh Belanda dengan system pemerintahan yang dipimpin oleh Inggris. Pada masa Thomas Stamford Raffless, dia menghapuskan beberapa kebijakan yang dibuat oleh Daendel dalam segi ekonomi. Diantara kebijakannya yaitu :

1. Penghapusan system penyerahan sebagian hasil bumi pada masa Belanda (contingenten) menjadi system sewa tanah (landrente).
2. Penghapusan system kerja rodi
3. Penghapusan system monopoli
4. Penghapusan pajak dan system wajib menyerahkan sebagian hasil bumi

Dari segi system pemerintahan, pada masa Thomas Stamford Rffless tidak banyak mengalami perubahan dari masa Daendels. Pulau Jawa tetap dibagi menjadi 16 keresidenan yang dipimpin oleh para bupati. Tetapi, pada masa Thomas, telah dibentuk system pengadilan berdasarkan pengadilan di Inggris di tiap keresidenan.

Namun, menyerahnya Napoleon Bonaparte kepada Inggris pada tahun 1814 membuat Belanda terlepas dari Perancis. Sebab itu, Belanda dan Inggris membuat sebuah perjanjian berupa “Convention of London” yang isinya penyerahan kembali daerah kekuasaan Belanda yang dulunya sempat direbut oleh Inggris kepada Belanda, termausk salah satunya Indonesia. Maka sejak tanggal 19 Agustus 1816, terjadi penyerahan kekuasaan Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda di Batavia, dimana pihak Inggris diwakili oleh John Fendall dan Belanda oleh Mr.Ellout, van der Capellen, dan Buyskeys. Dengan dtekennya perjanjian ini, maka secara resmi, wilayah Indonesia jatuh kembali ke tangan Belanda.

4. Masa Pemerintahan Van Den Bosch

Setelah pemerintah Belanda menguasai Indonesia, maka ditunjuklah Van Den Bosch sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia oleh pemerintah Belanda. Van Den Bosch membuat beberapa kebijakan yang snagat merugikan Indonesia. Dia membuat system tanam paksa, yaitu kewajiban bagi setiap peilik lahan untuk menanami tanaman yang laku di pasar internasional, seperti teh, kina, lada, dan lain-lain. System tanam paksa yang dibuat didasarkan oleh mengejar pemasukan pendapatan sebanyak-banyaknya untuk menebus hutang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Perintah untuk tanam paksa ini termuat di dalam Staatblat (lembaran Negara) no.22 tahun 1834.

Namun di dalam pelaksanaannya, system tanam paksa mendapat kritikan dari berbagai pihak, baik dari rakyar pribumi, maupun dari pihak Belanda sendiri, yaitu antara pihak liberal dan humanis. Maka oleh sebab itu, system tanam paksa perlahan-lahan mulai dihapuskan oleh pemerintah Belanda. Secara resmi, system tanam paksa dihapus pada tahun 1870 berdasarkan atas UU landreform (UU agraria).

Untuk mengganti system tanam paksa yang telah dihapus, Belanda membuat sitem politik terbuka, yaitu memberi hak kepada para pribumi untuk memiliki lahan, akan tetapi, para petani wajib menyewakannya kepada pemerintah. Dan pemerintah akan menyewakannya kepada para pengusaha swasta dalam jangka waktu minimal 75 tahun.

D. PERBEDAAN PENGARUH KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DI INDONESIA

Sesuai dengan penjelasan yang telah dikemukakaN di atas, maka kita dapat megetahui bersama bahwasanya terdapat perbedaan-perbedaan yang dibawa antara kolonialisme dan imperialism di antara bangsa-bangsa Eropa itu sendiri. Perbedaan tersebut didasarkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil haruslah berdasarkan kebijakan pemerintah pusat di Negara asalnya.

Di sisi lain, kolonialisme dan imoerialisme di berbagai daerah juga mengalami perbedaan dari berbagai sisi, hal ini karena perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-maisng wilayah, serta posisi strategis yang ditempati oleh wilayah tersebut. Di Indonesia, Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan kolonialisme dan imperialism yang dilangsungkan oleh bangsa-bangsa Eropa.

E. MUNCULNYA BERBAGAI PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME

Banyak akibat yang ditimbulkan dari suatu politik kolonialisme dan imperiaisme yang dilangsungkan oleh bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Pada saat pertama kali memasuki Indonesia, bangsa-bangsa tersebut memang memiliki hubungan baik dengan penduduk pribumi. Tetapi, seiring berjalannya waktu, mereka memainkan praktik monopoli di daerah jajahannya. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, mulai muncullah berbagai perlawanan yang dibuat oleh rakyat Indonesia terhadap penjajah. Hal itu dapat dibuktikan dengan :

Artikel Penunjang : Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia 

1. Perlawanan terhadap Portugis

Perlawanan terhadap bangsa Portugis dimulai dengan diangkatnya senjata oleh Malaka dan Demak pada tahun 1512. Malaka yang saat itu dipimpin oleh Pate Kadir, melangsungkan perlawanan sengit kepada pemerintah Portugis. Di samping itu, perlawanan juga dinampakkan oleh Demak yang dipimpin oleh Pati Unus.

Perlawanan oleh rakyat Aceh juga dimulai pada tahun 1513 untuk menyerang Portugis. Perlawanan rakyat Aceh lebib berorientasi pada keagamaan. Hal ini ditunjukkan dengan dimulainya pelayaran ke Timur tengah oleh kapal-kapal Aceh yang dilengkapi dengan meriam lengkap serta ribuan prajurit. Aceh juga meminta bala bantuan kepada Kerjaan Turki untuk membantu menumpaskan pengaruh Portugis.

Perlawanan oleh rakyat Tidore pada tahun 1529, meletuslah perlawanan dari rakyar Tidore yang dibantu oleh Spanyol terhadap Portugis, hal ini bermula saat Sultan Hairun (raja yang memerintah kerajaan Tiodre dikhinati olehg Portugis lalu dihukum mati). Oleh karena itu, rakyat Tidore berjuang habis-habisan untuk mengusir Portugis dari tanah Maluku.

2. Perlawanan Terhadap VOC

Oleh karena kebijakan-kebijakan kongsi dagang Belanda yang memonopoli perdagangan di wilayah Indonesia, maka dimulailah berbagai perlawanan terhadap VOC di berbagai wilayah. Perlawanan terhadap VOC dimulai dari perlawanan rakyat Maluku. Lalu diikuti oleh perlawanan rakyat Makassar (kerajaan Gowa), dan terakhir oleh pemberontakan Trunajaya yang dipimpin oleh Pangeran Adipati Anom.

3. Perlawanan terhadap Kolonial Belanda

Rakyat Maluku kembali bergolak melihat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pada saat pemerintahan Belanda menguasai Indonesia. System wajib menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah, membuat Pattimura memimpin rakyat Saparua melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Mereka membakar kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan. Namun, perlawanan ini tidak berlangsung lama, karena Pattimura berhasil ditangkap oleh Belanda dan dihukum gantung.

Di Sumatera Barat, pada tahun 1815-1837, kaum padri dan kaum adat bersama-sama melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Perlawanan dipimpin langsung oleh Tuanku Imam Bonjol yang dibantu oleh Sentot Alibasyah. Namun, Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan ke Cianjur.

Selanjutnya, terdapat perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825-1830. Pasukan Diponegoro melakukan taktik gerilya, namun perlawanan ini berhasil ditumpaskan oleh Belanda dengan menerapkan siasat Benteng Stelsel.

Terakhir, pada tahun 1849, perang Japarag ameletus di Bali. Perang ini bermula saat kapal Belanda terjebak di Buleleng. Sesuai dengan hokum adat setempat, kapal yang masuk ke daerah tersebut harus menjadi hak milik kerajaan Buleleng. Namun, belanda menolak hal tersebut. Akhirnya meletuslah pertempuran antara Belanda dengan Kerajaan Buleleng yang dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik. Sayangnya, Belanda berhasil memenangkan pertempuran.

Read More

Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa

Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa

   03.11       Sriyanto

---

1.     Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi.

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.

Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Feith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak Pemilu 1955) terbagi dalam lima kelompok : nasionalisme radikal (diwakili antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), komunis (PKI), sosialisme demokrat (Partai Sosialis Indonesia/

PSI),dantradisionalisJawa(PartaiIndonesiaRaya/PIR,kelompteosofisk kebatinan, dan birokrat pemerintah/pamongpraja). Pada masa itu kelompok-

kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.

2.     Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest).

Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz.Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu

proses perubahan. Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi.

3.     Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan.

Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta.

Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura atau Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi melulu memihak Belanda. Pro-kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan.

Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat.

Sekarmaringkbahastasatupersatukonflikataupergolakanyangterjadi

Indonesia pada tahun-tahun 1948-1965, yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut.

1. Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Ideologi. a. Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) Madiun

Selain Partai Nasional Indonesia (PNI), PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak jaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926.

Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah, yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948 pimpinan PKI dipegang Muso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal

18September1948(TaufikAbdullahdanABLapian,2012).

Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, dimana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagian kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Muso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat (AS). Pernyataan Muso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Sovyet yang komunis. Padahal saat itu AS dan Uni Sovyet tengah mengalami Perang Dingin.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Muso, bahkan sampai mengikutsertakan tokoh-tokoh kiri yang lain, yaitu Tan Malaka, untuk meredam gerak ofensif PKI Muso. Namun kondisi politik sudah terlampau panas, sehingga pada pertengahan September 1948, pertempuran antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI dan kelompok pendukungnya kemudian memusatkan diri di Madiun. Muso pun kemudian pada tanggal 18 September 1948 memproklamirkan Republik Soviet Indonesia.

Presiden Soekarno segera bereaksi, dan berpidato di RRI Yogjakarta :

“…Saudara-saudara ! camkan benar apa artinja itu : Negara Republik Indonesia jang kita tjintai, hendak direbut oleh PKI Muso. Kemarin pagi PKI Muso, mengadakan coup, mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun dan mendirikan di sana suatu pemerintahan Sovyet, di bawah pimpinan Muso. Perampasan ini mereka pandang sebagai permulaan untuk merebut seluruh Pemerintahan Republik Indonesia. …Saudara-saudara, camkanlah benar-benar apa artinja jang telah terdjadi itu. Negara Republik Indonesia hendak direbut oleh PKI Muso !

Rakjat jang kutjinta ! Atas nama perdjuangan untuk Indonesia Merdeka, aku berseru kepadamu : “Pada saat jang begini genting, dimana engkau dan kita sekalian mengalami percobaan jang sebesar-besarnja dalam menentukan nasib kita sendiri, bagimu adalah pilihan antara dua : ikut Muso dengan PKI-nja jang akan membawa bangkrutnja cita-cita Indonesia Merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta, jang Insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia jang merdeka, tidak didjadjah oleh negeri apa pun djuga.

…Buruh jang djudjur, tani jang djudjur, pemuda jang djudjur, rakyat jang djudjur,djanganlah memberikan bantuan kepada kaum pengatjau itu. Djangan tertarik siulan mereka ! …Dengarlah, betapa djahatnja rentjana mereka itu ! (Daud Sinyal, 1996).

Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori Divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Muso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965, berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan.

Dari kisah di atas, apa hal terpenting dari peristiwa pemberontakan PKI di Madiun ini bagi sejarah Indonesia kemudian ?

Pertama, upaya membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional menguat sejak pemberontakan tersebut. Berbagai laskar dan kekuatan bersenjata “liar” berhasil didemobilisasi (dibubarkan). Dari sisi perjuangan diplomasi, simpati

ASsebagaipenengahdalamkonflikdanperundinganantaraIndonesiangn

Belanda perlahan berubah menjadi dukungan terhadap Indonesia, meskipun hal ini tidak juga bisa dilepaskan dari strategi global AS dalam menghadapi ancaman komunisme.

TetapihalterpentinglainjugaperludicatatBahwasan.konflikyangterjadi berdampak pula pada banyaknya korban yang timbul. Ketidakbersatuan

bangsa Indonesia yang tampak dalam peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh Belanda yang mengira Indonesia lemah, untuk kemudian melancarkan agresi militernya yang kedua pada Desember 1948.

b. Pemberontakan DI/TII

Cikal bakal pemberontakan DI/TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Adalah perjanjian Renville yang membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam.

Salah satu keputusan Renville adalah harus pindahnya pasukan RI dari daerah-daerah yang diklaim dan diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai RI. Di Jawa Barat, Divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi RI pun dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Vakum (kosong)-nya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan RI, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam (negara Islam/DI) dengan dukungan TII, di Jawa Barat pada Agustus 1948.

Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DI/TII. Ini sama saja Kartosuwiryo dengan DI/TII nya tidak mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat. Maka pemerintahpun bersikap tegas. Meski upaya menanggulangi DI/TII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah, namun sejak tahun 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer.

Operasi terpadu “Pagar Betis” digelar, dimana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI/TII berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DI/TII. Melalui operasi ini pula Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo.

Di Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, dimana akibat persetujuan Renville daerah Pekalongan-Brebes-Tegal ditinggalkan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan aparat pemerintahan. Terjadi kevakuman di wilayah ini dan Amir Fatah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di-TNI-kan segera mengambil alih.

Saat pasukan TNI kemudian balik kembali ke wilayah tersebut setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara Amir Fatah dan pasukannya dengan pasukan TNI. Amir Fatah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Namun ketegangan karena berbagai persoalan antara pasukan Amir Fatah dengan TNI sering timbul kembali. Amir Fatah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang menemuinya lalu mengangkatnya sebagai Panglima TII Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya Negara Islam di Jawa Tengah. Sejak itu terjadi kekacauan dan konflikterbukaantpasukanraAmirFatahdengpasukanTNI.

Tetapi berbeda dengan DI/TII di Jawa Barat, perlawanan Amir Fatah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanannya cepat berakhir. Desember 1951, ia menyerah.

Selain Amir Fatah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Machfudz atau yang dikenal sebagai Kyai Sumolangu. Ia didukung oleh laskar bersenjata Angkatan Umat Islam (AUI) yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Meski demikian, dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, awalnya AUI bahu membahu dengan Tentara Republik dalam menghadapi Belanda. Wilayah operasional AUI berada daerah Kebumen dan daerah sekitar pantai selatan Jawa Tengah.

Namun kerjasama antara AUI dengan Tentara RI mulai pecah ketika pemerintah hendak melakukan demobilisasi AUI. Ajakan pemerintah untuk berunding ditolak Kyai Sumolangu. Pada akhir Juli 1950 Kyai Sumolangu melakukan pemberontakan. Sesudah sebulan bertempur, tentara RI berhasil menumpas pemberontakan ini. Ratusan pemberontak dinyatakan tewas dan sebagian

besar berhasil ditawan. Sebagian lainnya melarikan diri dan bergabung dengan pasukan TII di Brebes dan Tegal. Akibat pemberontakan ini kehancuran yang diderita di Kebumen besar sekali. Ribuan rakyat mengungsi dan ratusan orang ikut terbunuh. Selain itu desa-desa juga mengalami kerusakan berat.

Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalyon 426 dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari laskar Hizbullah. Simpati dan kerjasama mereka dengan Darul Islam pun jadinya tampak karena DI/TII juga berbasis pasukan laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalyon 426 dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Klaten hingga Surakarta.Walaupun dianggap kuat dan membahayakan, namun hanya dalam beberapa bulan saja, pemberontakan Batalyon 426 ini juga berhasil ditumpas.

Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DI/TII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar. Pada tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya mereka ke dalam DI/TII Kartosuwiryo.

Tokoh Kahar Muzakkar sendiri pada masa perang kemerdekaan pernah berjuang di Jawa bahkan menjadi komandan Komando Grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949 ia lalu ditugaskan ke daerah asalnya untuk membantu menyelesaikan persoalan tentang Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) di sana. KGSS dibentuk sewaktu perang kemerdekaan dan berkekuatan 16 batalyon atau satu divisi. Pemerintah ingin agar kesatuan ini dibubarkan lebih dahulu untuk kemudian dilakukan re-organisasi tentara kembali. Semua itu dalam rangka penataan ketentaraan. Namun anggota KGSS menolaknya.

Begitu tiba, Kahar Muzakkar diangkat oleh Panglima Tentara Indonesia Timur menjadi koordinator KGSS, agar mudah menyelesaikan persoalan. Namun Kahar Muzakkar malah menuntut kepada Panglimanya agar KGSS bukan dibubarkan, melainkan minta agar seluruh anggota KGSS dijadikan tentara dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan ini langsung ditolak karena pemerintah berkebijakan hanya akan menerima anggota KGSS yang memenuhi syarat sebagai tentara dan lulus seleksi. Kahar Muzakkar tidak menerima kebijakan ini dan memilih berontak diikuti oleh pasukan pengikutnya.

Selama masa pemberontakan, Kahar Muzakkar pada tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo.

Pemberontakan yang dilakukan Kahar memang memerlukan waktu lama untuk menumpasnya. Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Di tahun itu, Kahar Muzakkar tewas tertembak dalam suatu penyergapan.

Pemberontakan yang berkait dengan DI/TII juga terjadi di Kalimantan Selatan. Namun dibandingkan dengan gerakan DI/TII yang lain, ini adalah pemberontakan yang relatif kecil, dimana pemberontak tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Meski begitu, pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar, pemimpinnya, tertangkap.

Timbulnya pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Divisi IV, sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan, telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi IV yang merasa kecewa karena diantara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Suasana mulai resah dan keamanan di Kalimantan Selatan mulai terganggu. Penangkapan-penangkapan terhadap mantan anggota ALRI Divisi IV terjadi. Salah satu alasannya adalah karena diantara mereka ada yang mencoba menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak.

Diantara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi IV adalah Letnan Dua

IbnuHajar.Dikenalsebagaifigurberwatakkeras,dengancepatiaberhasil mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi IV yang

kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT). Kerusuhan segera saja terjadi. Berbagai penyelesaian damai coba dilakukan pemerintah, namun upaya ini terus mengalami kegagalan. Pemberontakan pun pecah.

Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DI/TII Kartosuwiryo, yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahanDI/TIIsekaligusPanglimaTIIKlimantanKonflikdengan. tentara Republik pun tetap terus berlangsung bertahun-tahun. Baru pada tahun

1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan. Namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati.

Daerah pemberontakan DI/TII berikutnya adalah Aceh. Ada sebab dan akhir yang berbeda antara pemberontakan di daerah ini dengan daerah-daerah DI/ TII lainnya.

Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari propinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintah terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela republik. Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak bila tuntutan mereka tak dipenuhi. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Beureuh.

Pemerintah pusat kemudian berupaya menempuh jalan pertemuan. Wakil Presiden M. Hatta (1950), Perdana Menteri M. Natsir (1951), bahkan Soekarno (1953?) menyempatkan diri ke Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini, namun mengalami kegagalan. Akhirnya pada tahun 1953, setelah Daud Beureuh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo.

KonflikantarpengikDauBeureuhdtdengantentaraRIpunberkecamu dan tak menentu selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun

1959. Tiga tahun setelah itu Daud Beureuh kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia mendapat pengampunan.

c. Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)

Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan “Siapa dalang Gerakan 30 September 1965 sebenarnya?”

Setidaknya terdapat enam teori mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini :

1. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat (AD).

Dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F.Wertheim, dan Coen Hotsapel, teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan AD sendiri. Hal ini misalnya didasarkan pada pernyataan pemimpin Gerakan, yaitu Letnan Kolonel Untung yang menyatakan bahwa para pemimpin AD hidup bermewah-mewahan dan memperkaya diri sehingga mencemarkan nama baik AD. Pendapat seperti ini sebenarnya berlawanan dengan kenyataan yang ada. Jenderal Nasution misalnya, Panglima Angkatan Bersenjata ini justru hidupnya sederhana.

2. Dalang Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA).

Teori ini berasal antara lain dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini AS sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena itu CIA kemudian bekerjasama dengan suatu kelompok dalam tubuh AD untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Setelah itu, ganti PKI yang dihancurkan. Tujuan akhir skenario CIA ini adalah menjatuhkan kekuasaan Soekarno.

3. Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris-AS.

Menurut teori ini G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dengan keinginan AS agar Indonesia terbebas dari komunisme. Dimasa itu, Soekarno memang tengah gencar melancarkan provokasi menyerang Malaysia yang dikatakannya sebagai negara boneka Inggris. Teori dikemukakan antara lain oleh Greg Poulgrain

4. Soekarno adalah dalang Gerakan 30 September.

Teori yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Dake dan John Hughes ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya, yang berasal dari sebagian perwira tinggi AD. Karena PKI dekat dengan Soekarno, partai inipun terseret. Dasar teori ini antara lain berasal dari kesaksian Shri Biju Patnaik, seorang pilot asal India yang menjadi sahabat banyak pejabat Indonesia sejak masa revolusi. Ia mengatakan bahwa pada 30 September 1965 tengah malam Soekarno memintanya untuk meninggalkan Jakarta sebelum subuh. Menurut Patnaik, Soekarno berkata “sesudah itu saya akan menutup lapangan terbang”.

Di sini Soekarno seakan tahu bahwa akan ada “peristiwa besar” esok harinya.

Namun teori ini dilemahkan antara lain dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan pada 6 Oktober 1965, dalam sidang Kabinet Dwikora di Bogor, ia mengutuk gerakan ini.

5. Tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa Gerakan 30 September (teori chaos).

Dikemukakan antara lain oleh John D. Legge, teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Kejadian ini hanya merupakan hasil dari perpaduan antara, seperti yang disebut Soekarno : “unsur-unsur Nekolim (negara Barat), pimpinan PKI yang keblinger serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar”. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan.

6. Dalang Gerakan 30 September adalah PKI

Menurut teori ini tokoh-tokoh PKI adalah penanggungjawab peristiwa kudeta, dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959-1965. Dasar lainnya adalah bahwa setelah G30S, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CC PKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten.

Teori yang dikemukakan antara lain oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh ini merupakan teori yang paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965.

Namun terlepas dari teori mana yang benar mengenai peristiwa G30S, yang pasti sejak Demokrasi Terpimpin secara resmi dimulai pada tahun 1959,

IndonmesiamangdiwarnaidenganfigurSoekaryanmenampilkaog

dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah diantara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu : AD dengan PKI.

Juli 1960 misalnya, PKI melancarkan kecaman-kecaman terhadap kabinet dan tentara. Ketika tentara bereaksi, Soekarno segera turun tangan hingga persoalan ini sementara selesai. Hal ini kemudian malah membuat hubungan Soekarno dengan PKI kian dekat (Crouch, 1999 dan Ricklefs, 2010 ).

Bulan Agustus 1960 Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang merupakan partai pesaing PKI, dibubarkan pemerintah. PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi massa untuk meningkatkan pengaruh dan memperbanyak anggota. Partai-partai lain seperti NU dan PNI hingga saat itu praktis telah dilumpuhkan (Feith, 1998).

Tahun 1963, situasi persaingan semakin sengit, baik di kota maupun di desa. PKI berusaha mendesak untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Oleh karena itu, strategi ofensif yang dipilih untuk memenuhi harapannya.

Di tingkat pusat, PKI mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk duduk dalam kabinet. Mungkin PKI merasa kedudukannya sudah cukup kuat. Pada tahun-tahun sebelumnya partai ini umumnya hanya melancarkan kritik terhadap pemerintah khususnya para menteri yang memiliki pandangan politik berbeda dengan mereka.

Di bidang kebudayaan, saat sekelompok cendekiawan anti PKI memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (“Manikebu”) yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu (misalnya komunis), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang pro PKI segera mengecam keras. Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Tidak sampai satu tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah.

Sedangkan di daerah, persoalan-persoalan yang muncul tampaknya malahlebihpeliklagiarenabersinggungandengankoflikyanglebih radikal. Hal ini sebagian merupakan akibat dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh program di bidang agraria (landreform/UU Pokok Agraria 1960), dimana PKI segera melancarkan apa yang disebut sebagai kampanye aksi sepihak. Aksi ini merupakan upaya mengambilalih tanah

milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji-janji bagi hasil yang lama. “Tujuh Setan Desa” karenanya dirumuskan oleh PKI, yang terdiri dari tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis birokrat desa, pejabat desa jahat dan bandit desa. “Setan Desa”menurut versi PKI ini, menurut Tornquist, ujung-ujungnya merujuk pada para pemilik tanah (Tornquist, 2011).

Adegan-adegan protespun berlangsung bahkan radikalisme dipraktikkan hingga upaya menurunkan lurah serta aksi protes terhadap para sesepuh desa. Dalam aksi pengambilalihan tanah --terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga Bali, Jawa Barat dan Sumatera Utara-- massa PKI-pun terlibat dalam pertentangan yang sengit dengan, tentu saja, para tuan tanah, juga kaum birokrat dan para pengelola yang berasal dari kalangan tentara. Para tuan tanah kebetulan pula kebanyakan berasal dari kalangan muslim yang taat dan pendukung PNI. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan PKI, khususnya di Jawa Timur, segera saja berhadapan muka dengan para santri NU.

Di kota-kota tindakan liar juga bukan tidak terjadi. Ini misalnya tergambar dalam cerita mengenai istri seorang dokter terkenal di Solo, yang akan pergi ke suatu resepsi. Ia, yang mengenakan kebaya lengkap dengan sanggul besar dan sepatu hak tinggi, digiring oleh ratusan tukang becak

di tengah terik matahari ke kantor polisi untuk menyelesaikan pertikaian harga becak. Adegan serupa pernah juga terjadi di berbagai kota. Ada pula para kepala desa yang sudah tua disidangkan di depan pengadilan rakyat (Ong Hok Ham,1999).

Read More